Makalah ini, merupakan tugas terstruktur mata kuliah pembangunan daerah oleh MP. Kristoporus Dawi, Fak. Politik Pemerintahan IPDN tahun 2010.
A. Angka Kemiskinan di Kalimantan Barat
Penduduk Miskin adalah penduduk yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan.
kemiskinan adalah hal yang dapat dikuantifikasi, artinya hal yang dapat (dan mestinya) dinyatakan secara kuantitatif. Kita misalnya mengenal apa yang disebut sebagai pendapatan per kapita yang menjadi ukuran apakah masyarakat di daerah tertentu berada di atas, tepat pada atau di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, faktor-faktor penyebabnya pun mesti dapat dikuantifikasi. Dengan cara ini kita dengan mudah melihat bobot pengaruh dari masing-masing faktor terhadap pokok masalah (kemiskinan).
Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kalimantan Barat pada bulan Maret 2010 sekitar 508,8 ribu orang (11,07 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2009 yang berjumlah 584,3 ribu orang (12,91 persen), berarti berkurang sekitar 75,5 ribu atau mengalami penurunan sebesar 12,92 persen.
Selama periode Maret 2009-Maret 2010 penurunan persentase penduduk miskin terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Untuk daerah perkotaan turun dari 11,45 persen menjadi 9,98 persen sedangkan untuk daerah perdesaan turun dari 13,47 persen menjadi 11,49 persen. Berarti selama satu tahun terakhir penurunan persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Namun, dari sisi jumlah penduduk miskin, di daerah perdesaan masih lebih banyak dibanding di daerah perkotaan yaitu masing-maisng sebanyak 381,3 ribu orang dan 127,5 ribu orang.
Garis kemiskinan pada Maret 2009 sebesar Rp. 142.529,- perkapita/bulan selanjutnya meningkat menjadi Rp. 158.834,- perkapita/bulan pada tahun 2010. Apabila dipilah menurut jenisnya, proporsi pengeluaran makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan proporsi pengeluaran bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2010, peranan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 79,13 persen dan selebihnya 20,87 persen adalah Garis Kemiskinan Bukan Makanan.
Pada periode Maret 2009-Maret 2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan adanya penurunan yaitu dari 1,79 menjadi 1,66. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Adapun dari sisi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tampak relatif stabil walaupun sedikit mengalami peningkatan yaitu dari 0,41 menjadi 0,42. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk relatif tidak mengalami perubahan yang lebih baik.
B. Faktor Penyebab Kemiskinan di Kalimantan Barat
Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan terjadi di Kalimantan Barat antara lain :
1. Pengaruh krisis multi dimensi yang terjadi di Indonesia, di mana krisis ini berdampak kepada kemampuan penduduk di Kalimantan Barat dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta adanya perubahan yang cukup tinggi antara nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
2. Semakin padatnya jumlah penduduk, sehigga menyebabkan semakin bertambahnya beban pemerintah dalam masalah penanganan kemiskinan daerah.
3. Lapangan kerja yang tersedia kurang apabila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, sehingga menyebabkan pengangguran yang berdampak kepada tidak adanya penghasilan penduduk.
4. Minimnya bahan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang didadpat oleh penduduk.
C. Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Barat
1. Program-program yang diperkuat untuk mengentaskan kemiskinan terbagi disemua sector. Untuk ekonomi diantarannya berupa program Kawasan Usaha Agronomi Terpadu (KUAT) yang diberlakukan kepada masyarakat dengan bimbingan dari pemerintah daerah dan program pasar tradisional perbatasan yang berorintasi terhadap peluang perbatasan dengan negara asing, misalnya barang-barang souvenir yang dipasarkan bagi wisatawan di daerah perbatasan. Selain itu adanya bantuan seperti subsidi BBM dan bantuan raskin bagi masyarakat miskin sebagaimana program nasional.
2. Bidang Pendidikan diantaranya dengan pemberian intensif guru perbatasan, sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan oleh guru di daerah-daerah perbatasan dapat maksimal atau dengan kata lain insentif ini merupakan pemacu bagi pemberian pelayanan yang lebih baik lagi. Selain itu, dengan pemberian bantuan operasional sekolah yang juga merupakan program dari pemerintah pusat.
3. Bidang kesehatan dengan membangun rumah sakit rujukan dan penambahan dokter. Selain itu adanya upaya pemerintah membangun puskesmas di daerah-daerah pedesaan sehingga pelayanan kesehatan masyarakat mudah didapat.
4. Sosial kemasyarakatan berupa pemugaran perumahan dan infrastruktur dengan dibangunnya jalan-jalan pedesaan. Selain itu juga dengan membentuk berbagai kelembagaan dengan membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.
5. Menindaklanjuti upaya penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri yang telah dicanangkan pemerintah pusat, serta diharapkan kepada seluruh pihak terkait yang ada di Provinsi Kalbar agar dapat mensinergikan seluruh program penanggulangan kemiskinan terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta wilayah kerjanya masing-masing dan lebih utama lagi, memastikan agar program dilaksanakan sesuai ketentuan dan sampai kepada sasaran yaitu kecamatan - desa miskin dan rumah tangga / individu miskin. Dengan upaya maksimal dari rogram pemerintah dan peran serta masyarakat semua maka tidak mustahil kemiskinan yang menjadi musuh bersama kita selama ini pasti akan bisa kita tuntaskan. Berdasarkan data Bank Dunia, angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
